Wajah Tenaga Kesehatan Indonesia di Era KKNI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Indonesia tahun 2015 akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada saat itu, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya akan membuka “dinding-dinding batas negara” di era pasar bebas ASEAN untuk mewujudkan tiga pilar ASEAN Economic Community 2015 yaitu pilar keamanan, pilar ekonomi, pilar sosial dan kebudayaan. Hal ini menjadi tantangan dan peluang bagi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi MEA. Namun, pertambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan di daerah-daerah sehingga terjadi disparitas dan ketimpangan yang signifikan. Salah satu disparitas dan ketimpangan yang terjadi adalah kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan di Indonesia yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia.

Tak dapat dipungkiri, masalah kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan masih menjadi persoalan di Indonesia seperti ketidakmerataan jumlah tenaga kesehatan di berbagai daerah. Faktor-faktor ini disebabkan karena masalah geografis, individu, lingkungan organisasi, sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan, struktur kelembagaan, lingkungan sosial-budaya, dan emigrasi (Dussault dan Franceschini, 2006). Selain itu, adanya kesenjangan kualitas dan kompetensi lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang tidak sejalan dengan tuntutan kerja dimana tenaga kerja yang dihasilkan tidak siap pakai. Sebagai contoh jika lulusan bidan yang apabila selama menempuh pendidikannya hanya menangani persalinan ibu dengan alat peraga saja dan tidak pernah ada pengalaman langsung dalam menghadapi persalinan sesungguhnya, tentu hasilnya akan berbeda dengan lulusan bidan yang dikampusnya terdapat program magang dimana lulusan tersebut setidaknya pernah terlibat langsung membantu proses persalinan. Jika permasalahan-permasalahan terkait kuantitas dan kualitas tidak diselesaikan segera, hal ini akan berdampak kepada keberhasilan untuk memenuhi target-target MDG’s atau program-program kesehatan lain. Padahal, tenaga kesehatan berkontribusi 80% terhadap keberhasilan pencapaian program di bidang kesehatan (Speybroeck N, 2006).

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada. Salah satu diantaranya adalah kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Kebijakan ini merupakan turunan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan adanya pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi kerja dan sebagai perwujudan sistem perencanaan dan informasi tenaga kerja baik secara makro dan mikro. Kemudian, Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional melengkapi dan merupakan bagian integral dari undang-undang tersebut.

Menurut pengertiannya, KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dengan kata lain, kebijakan ini berusaha menjembatani adanya gap antara pendidikan tinggi kesehatan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja kesehatan di Indonesia.

Lahirnya kebijakan KKNI merupakan momentum tepat dalam menjawab tantangan dan persaingan global yang kompetititf di era MEA 2015 karena KKNI adalah acuan bagi tenaga kesehatan Indonesia untuk dapat bersaing dengan tenaga kesehatan asing dalam memenuhi pasar kerja nasional yang kompetitif ataupun bagi tenaga kesehatan Indonesia untuk bersaing di pentas global dengan tenaga kesehatan lokal di negara tersebut karena selama ini tenaga kesehatan Indonesia mengalami kesulitan bekerja pada tingkat global akibat tidak adanya kejelasan standar kualifikasi secara nasional. Oleh karena itu, dengan adanya KKNI, standar kualifikasi di Indonesia dapat disetarakan dengan standar kualifikasi di negara lain sehingga membuka peluang tenaga kesehatan Indonesia untuk bekerja pada level internasional.

KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi: Jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokan dalam jabatan operator, jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokan dalam jabatan teknisi atau analis, dan jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokan dalam jabatan ahli. Untuk mencapai jenjang kualifikasi, seseorang dapat melaluinya dengan empat jalur yaitu otodidak, industri (pengalaman kerja), pendidikan, dan sertifikasi profesi.

pekerti-kkni

KKNI berusaha mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata ijazah tapi dengan melihat berdasarkan dari capaian pembelajaran (learning outcomes) kemudian dikualifikasikan secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pembelajaran seseorang secara luas (formal, nonformal, atau informal). Sebagai contoh, beberapa kampus saat ini telah memulai adanya program Surat Pendamping Keterangan Ijazah (SPKI) yaitu lembaran suplemen yang menjelaskan prestasi yang dicapai oleh lulusan selama menempuh pendidikan tinggi selain yang bersifat perkuliahan seperti kegiatan seminar, kegiatan lomba, kegiatan ilmiah, kegiatan sosial, magang, organisasi kemahasiswaan, inovasi pendidikan, paper, dan sebagainya yang kemudian direkam sebagai lembar rekam prestasi mahasiswa dan dikeluarkan oleh kampus yang bersangkutan. SPKI ini kemudian menjadi tolak ukur bagi pasar kerja kesehatan karena dapat melihat gambaran utuh kualitas lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang kemudian disandingkan terhadap kualifikasi yang telah ditetapkan secara nasional.

Selain itu, KKNI berdampak kepada perbaikan kurikulum pendidikan tinggi dimana pendidikan tinggi kesehatan harus dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian kualifikasi nasional yang sesuai dengan harapan pasar tenaga kerja kesehatan. Oleh karena itu, setiap organisasi profesi kesehatan wajib menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan mengacu kepada KKNI sehingga adanya link and match antara pendidikan tinggi dengan organisasi profesi kesehatan serta pasar tenaga kerja kesehatan sebab selama ini beragam aturan kualifikasi diciptakan oleh berbagai organisasi profesi mengakibatkan ketidakjelasan sejauh mana kualifikasi tersebut diukur secara nasional. Bagi pasar tenaga kerja, khususnya institusi pelayanan kesehatan, KKNI membantu untuk merekrut tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, menyusun analisis jabatan berbasis kompetensi, mengadakan pelatihan kerja, ataupun melakukan penilaian kinerja dengan mudah sebab KKNI telah memetakan kualifikasi tenaga kesehatan.

Oleh karena itu, mahasiswa pendidikan tinggi kesehatan saat ini jangan hanya berkutat dalam dunia perkuliahan saja, asah dan kembangkan minat dan bakat yang pada berbagai kegiatan dan aktivitas kampus. Hal ini tentu akan menunjang masa depan mahasiswa tersebut kelak sebab KKNI mengakui hal-hal tersebut sebagai bagian dari suatu prestasi. Harapan penulis, tenaga kesehatan Indonesia di masa yang akan datang adalah tenaga kesehatan yang tangguh dan disegani oleh negara-negara lain khususnya kawasan Asia Tengara, sehingga akan terwujud masyarakat Indonesia yang mandani, sehat, dan berdaulat. Semoga!

Tentang Penulis:
Jaka Yuhenda adalah mahasiswa aktif Program Ekstensi S1 Kesehatan Masyarakat Bidang Minat Manajemen Rumah Sakit Angkatan 2012, Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Tulisan ini merupakan salah satu 20 Tulisan Terbaik di Kompetisi Penulis Muda Kesehatan Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Indonesia’s Young Health Public Society. Menyalin dan mengutip diizinkan sepanjang mencantumkan sumber tulisan

1 Comment

Tinggalkan Balasan ke Sri Wahyu Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Maaf. Proteksi konten.